RLA Angkatan V “Membangun E-Government untuk mendorong Pelayanan Publik yang Terintegrasi”

Jakarta – Reform Leader Academy (RLA)  dengan tema Membangun E-Government untuk mendorong Pelayanan Publik yang terintegrasi resmi dibuka pada Selasa, 19 Juli 2016 besamaan dengan Diklat Kepemimpinan Tk.II Angkatan XLII Kelas H. Hadir pada acara tersebut Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si. dan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN RB, DR. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng.

Pelaksanaan diklat RLA didasarkan pada kepentingan untuk mencapai misi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri PAN & RB No.21 Tahun 2013, dan Peraturan Kepala LAN No. 37 tentang penyelenggaraan diklat RLA yakni terwujudnya Pemerintahan kelas dunia (World Class Government) melalui Reform Leader Academy. Adapun kegiatan diklat RLA telah dilaksanakan sebanyak 5 angkatan mulai dari tahun 2013. Pada tahun 2016 diikuti oleh 26 peserta dari berbagai instansi dengan rincian sbb;

• 1 orang dari Kementerian Dalam Negeri
• 1 orang dari Kementerian PAN & RB
• 3 orang dari Lembaga Administrasi Negara
• 1 orang dari Provinsi DKI Jakarta
• 2 orang dari Pemerintah Kota Medan
• 2 orang dari Pemerintah Kota Yogyakarta
• 2 orang dari Pemerintah Kabupaten Sragen
• 2 orang dari Pemerintah Kota Pontianak
• 2 orang dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara
• 3 orang dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim
• 2 orang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
• 3 orang dari Kementerian Hukum dan HAM
• 2 orang dari Kementerian Sekretariat Negara

Diklat dilaksanakan dengan metode pembelajan experience & collaborative learning juga disertai Benchmarking Nasional dan Internasional ke Best Practice untuk menambah kompetensi wawasan peserta dalam berinovasi di instansinya masing-masing.

Program RLA diselenggarakan dengan tujuan untuk membentuk sosok aparatur yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran penyelenggaraan Diklat RLA adalah terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten dan mampu melakukan perubahan dan mendorong pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala LAN bahwa Birokrasi Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berani mengambil keputusan demi pembaharuan untuk menghadapi tatanan birokrasi yang penuh dengan kompleksitas dan dinamika. Untuk itu LAN siap memfasilitasi pembentukan ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi kepemimpinan profesional, dengan membuat kurikulum diklat yang menitikberatkan pada implementasi dalam perubahan performance organisasi. Salah satunya melalui diklat RLA.

Sementara Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB menyampaikan bahwa  “Persaingan yang telah berskala internasional membutuhkan ASN yang memiliki daya juang yang baik, penguasaan IT, networking, dan seterusnya. Sehingga training harus dilaksanakan dengan didasarkan pada kebutuhan untuk  mendapatkan smart ASN yang memenuhi kualifikasi, kompeten dan berkinerja”. Sehingga pelaksanaan E-Government  merupakan suatu keharusan dalam menunjang Reformasi Birokrasi.

Output dari penyelenggaraan diklat RLA yakni laporan Policy Paper terkait dengan E-Government untuk mendorong Pelayanan Publik yang terintegrasi. Policy Paper tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders atau kementerian terkait untuk  membangun E-Government sehingga pelayanan publik lebih efektif dan efisien dan menghasilkan alumni pemimpin-pemimpin reformis yang mampu menggerakkan perubahan di instansinya masing-masing demi mempercepat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.(Pusdiklat TF)